Tanggung
Jawab Auditor
Dalam
hal terjadinya pelangaran yang dilakukan oleh seorang Akuntan Publik dalam
memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang
bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat, berdasarkan
PMK No. 17/PMK.01/2008 hanya dikenakan sanksi administratif, berupa: sanksi
peringatan, sanksi pembekuan ijin dan sanksi pencabutan ijin seperti yang
diatur antara lain dalam pasal 62, pasal 63, pasal 64 dan pasal 65. Penghukuman
dalam pemberian sanksi hingga pencabutan izin baru dilakukan dalam hal seorang
Akuntan Publik tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
SPAP dan termasuk juga pelanggaran kode etik yang ditetapkan oleh IAPI, serta juga
melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berhubungan dengan bidang jasa yang diberikan, atau juga akibat dari
pelanggaran yang terus dilakukan walaupun telah mendapatkan sanksi pembekuan
izin sebelumya, ataupun tindakan-tindakan yang menentang langkah pemeriksaan
sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran profesionalisme akuntan publik.
Akan tetapi, hukuman yang bersifat administratif tersebut walaupun diakui
merupakan suatu hukuman yang cukup berat bagi eksistensi dan masa depan dari
seorang Akuntan Publik ataupun KAP, ternyata masih belum menjawab penyelesaian
permasalahan ataupun resiko kerugian yang telah diderita oleh anggota
masyarakat, sebagai akibat dari penggunaan hasil audit dari Akuntan Publik
tersebut.
Selama melakukan audit, auditor juga bertanggungjawab (Boynton,2003,h.68):
Selama melakukan audit, auditor juga bertanggungjawab (Boynton,2003,h.68):
a. Mendeteksi kecurangan
Tanggungjawab untuk mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan.
Tanggungjawab untuk mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan.
1. Tanggungjawab untuk melaporkan
kecurangan jika terdapat bukti adanya kecurangan. Laporan ini dilaporkan oleh
auditor kepada pihak manajemen, komite audit, dewan direksi
b.
Tindakan pelanggaran hukum oleh klien
Tanggungjawab untuk mendeteksi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien. Auditor bertanggungjawab atas salah saji yang berasal dari tindakan melanggar hukum yang memiliki pengaruh langsung dan material pada penentuan jumlah laporan keuangan. Untuk itu auditor harus merencanakan suatu audit untuk mendeteksi adanya tindakan melanggar hukum serta mengimplementasikan rencana tersebut dengan kemahiran yang cermat dan seksama.
Tanggungjawab untuk mendeteksi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien. Auditor bertanggungjawab atas salah saji yang berasal dari tindakan melanggar hukum yang memiliki pengaruh langsung dan material pada penentuan jumlah laporan keuangan. Untuk itu auditor harus merencanakan suatu audit untuk mendeteksi adanya tindakan melanggar hukum serta mengimplementasikan rencana tersebut dengan kemahiran yang cermat dan seksama.
2. Tanggungjawab untuk melaporkan
tindakan melanggar hukum. Apabila suatu tindakan melanggar hukum berpengaruh
material terhadap laporan keuangan, auditor harus mendesak manajemen untuk
melakukan revisi atas laporan keuangan tersebut.
2.2. Pemahaman Hukum dalam Kewajiban Auditor
Banyak profesional akuntansi dan hukum percaya bahwa penyebab utama tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik adalah kurangnya pemahaman pemakai laporan keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit, dan antara kegagalan audit, dan risiko audit. Berikut ini defenisi mengenai kegagalan bisnis, kegagalan audit dan risiko audit menurut Loebbecke dan Arens (1999,h.787) :
1. Kegagalan bisnis : kegagalan yang terjadi jika perusahaan tidakmampu membayar kembali utangnya atau tidak mampu memenuhi harapan para investornya, karena kondisi ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu.
2. Kegagalan audit :kegagalan yang terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena gagal dalam memenuhi persyaratan-persyaratan standar auditing yang berlaku umum.
3. Risiko audit :adalah risiko dimana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar tanpa pengecualian, sedangkan dalam kenyataannya laporan tersebut disajikan salah secara material.
Akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, termasuk audit, pajak, konsultasi manajemen, dan pelayanan akuntansi, sehingga jika benar-benar terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh pihak akuntan publik dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum. Beberapa faktor utama yang menimbulkan kewajiban hukum bagi profesi audit diantaranya adalah (Loebbecke dan Arens,1999,h.786):
1. meningkatnya kesadaran pemakai laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan publik
2. meningkatnya perhatian pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal sehubungan dengan tanggung jawab untuk melindungi kepentingan investor
3. bertambahnya kompleksitas audit yang disebabkan adanya perubahan lingkungan yang begitu pesat diberbagai sektor bisnis, sistem informasi, dsb
4. kesediaan kantor akuntan publik untuk menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan, untuk menghindari biaya yang tinggi.
Kewajiban Hukum Bagi Auditor
Auditor secara umum sama dengan profesi lainnya merupakan subjek hukum dan peraturan lainnya. Auditor akan terkena sanksi atas kelalaiannya, seperti kegagalan untuk mematuhi standar profesional di dalam kinerjanya. Profesi ini sangat rentan terhadap penuntutan perkara (lawsuits) atas kelalaiannya yang digambarkan sebagai sebuah krisis (Huakanala dan Shinneke,2003,h.69). Lebih lanjut Palmrose dalam Huanakala dan Shinneka menjelaskan bahwa litigasi terhadap kantor akuntan publik dapat merusak citra atau reputasi bagi kualitas dari jasa-jasa yang disediakan kantor akuntan publik tersebut.
Menurut Rachmad Saleh AS dan Saiful Anuar Syahdan (Media akuntansi, 2003) tanggung jawab profesi akuntan publik di Indonesia terhadap kepercayaan yang diberikan publik seharusnya akuntan publik dapat memberikan kualitas jasa yang dapat dipertanggung jawabkan dengan mengedepankan kepentingan publik yaitu selalu bersifat obyektif dan independen dalam setiap melakukan analisa serta berkompeten dalam teknis pekerjaannya. Terlebih-lebih tanggung jawab yang dimaksud mengandung kewajiban hukum terhadap kliennya.
2.2. Pemahaman Hukum dalam Kewajiban Auditor
Banyak profesional akuntansi dan hukum percaya bahwa penyebab utama tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik adalah kurangnya pemahaman pemakai laporan keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit, dan antara kegagalan audit, dan risiko audit. Berikut ini defenisi mengenai kegagalan bisnis, kegagalan audit dan risiko audit menurut Loebbecke dan Arens (1999,h.787) :
1. Kegagalan bisnis : kegagalan yang terjadi jika perusahaan tidakmampu membayar kembali utangnya atau tidak mampu memenuhi harapan para investornya, karena kondisi ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu.
2. Kegagalan audit :kegagalan yang terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena gagal dalam memenuhi persyaratan-persyaratan standar auditing yang berlaku umum.
3. Risiko audit :adalah risiko dimana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar tanpa pengecualian, sedangkan dalam kenyataannya laporan tersebut disajikan salah secara material.
Akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, termasuk audit, pajak, konsultasi manajemen, dan pelayanan akuntansi, sehingga jika benar-benar terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh pihak akuntan publik dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum. Beberapa faktor utama yang menimbulkan kewajiban hukum bagi profesi audit diantaranya adalah (Loebbecke dan Arens,1999,h.786):
1. meningkatnya kesadaran pemakai laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan publik
2. meningkatnya perhatian pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal sehubungan dengan tanggung jawab untuk melindungi kepentingan investor
3. bertambahnya kompleksitas audit yang disebabkan adanya perubahan lingkungan yang begitu pesat diberbagai sektor bisnis, sistem informasi, dsb
4. kesediaan kantor akuntan publik untuk menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan, untuk menghindari biaya yang tinggi.
Kewajiban Hukum Bagi Auditor
Auditor secara umum sama dengan profesi lainnya merupakan subjek hukum dan peraturan lainnya. Auditor akan terkena sanksi atas kelalaiannya, seperti kegagalan untuk mematuhi standar profesional di dalam kinerjanya. Profesi ini sangat rentan terhadap penuntutan perkara (lawsuits) atas kelalaiannya yang digambarkan sebagai sebuah krisis (Huakanala dan Shinneke,2003,h.69). Lebih lanjut Palmrose dalam Huanakala dan Shinneka menjelaskan bahwa litigasi terhadap kantor akuntan publik dapat merusak citra atau reputasi bagi kualitas dari jasa-jasa yang disediakan kantor akuntan publik tersebut.
Menurut Rachmad Saleh AS dan Saiful Anuar Syahdan (Media akuntansi, 2003) tanggung jawab profesi akuntan publik di Indonesia terhadap kepercayaan yang diberikan publik seharusnya akuntan publik dapat memberikan kualitas jasa yang dapat dipertanggung jawabkan dengan mengedepankan kepentingan publik yaitu selalu bersifat obyektif dan independen dalam setiap melakukan analisa serta berkompeten dalam teknis pekerjaannya. Terlebih-lebih tanggung jawab yang dimaksud mengandung kewajiban hukum terhadap kliennya.
KEWAJIBAN MENURUT COMMON LAW
Common Law adalah hukum yang tidak
tertulis. Hukum ini berdasarkan atas keputusan pengadilan dan bukan atas hukum
yang dibuat dan disahkan oleh pihak legislatif. Common law berasal
dari prinsip-prinsip yang berdasarkan keadilan, alas an, dan hal-hal yang masuk
akal, dan bukannya hukum hukum yang absolute, tetap, dan kaku.
Prinsip-prinsip common law ditentukan oleh kebutuhan sosial
masyarakat. Menurut common law, kewajiban hukum para CPA berkaitan luas dengan
2 pihak, yaitu para klien dan pihak ketiga.
1. KEWAJIBAN KEPADA KLIEN
Seorang CPA berada dalam hubungan
kontraktual langsung dengan klien. Dengan menyetujui untuk melaksanakan jasa
bagi klien, CPA berperan sebagai kontraktor independen. Seorang akuntan
bertanggung jawab kepada klien sesuai dengan hukum kontrak atau tort
law (hukum yang mengatur tentang tuntutan ganti rugi).
1. Hukum Kontrak (Contract Law)
Seorang auditor bertanggung jawab
kepada klien atas pelanggaran kontrak, apabila ia :
·
Menerbitkan
laporan audit standar tanpa melakukan audit sesuai dengan GAAS.
·
Tidak
mengirimkan laporan audit sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.
·
Melanggar
hubungan kerahasiaan klien.
Apabila terjadi pelanggaran kontrak,
biasanya penggugat akan mencari satu atau lebih jalan keluar sebagai berikut :
·
Kewajiban
spesifik tergugat dalam kontrak.
·
Kerugian
keuangan langsung yang terjadi akibat pelanggran tersebut.
·
Kerugian
terkait dan kerugian sebagai konsekuensi yang merupakan akibta tidak langsung
atas pelanggran tersebut.
1. Hukum Kerugian (Tort Law)
Tindaka merugikan adalah tindakan
salah yang merugikan milik, badan, atau reputasi seseorang. Tindakan merugikan
dapat dilakukan berdasarkan salah satu penyebab berikut ini :
·
Kelalaian
yang biasa (ordinary
negligence), yaitu kelalaian untuk menerapkan tingkat kecermatan yang biasa
dilakukan secara wajar oleh orang lain dalam kondisi yang sama.
·
Kelalaian
kotor (gross
negligence),
kelalaian untuk menerapkan tingkat kecermatan yang paling ringanpada suatu
kondisi tertentu.
·
Kecurangan (fraud), yaitu penipuan yang direncanakan,
misalnya salah saji, menyembunyikan, atau tidak mengungkapkan fakta yang
material, sehingga dapat merugikan pihak lain.
KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA
Pihak ketiga dapat didefinisikan
sebagai seseorang yang tidak mengetahui tentang pihak-pihak yang ada di dalam
kontrak. Menurut sudut pandang hukum, terdapat 2 kelompok pihak ketiga, yaitu :
·
Pemegang
hak utama
Seseorang yang namanya telah
diketahui oleh seorang auditor sebelum audit dilaksanakan sebagai penerima
utama laporan auditor.
·
Pemegang
hak lainnya
Pihak ketiga yang namanya tidak
disebutkan, seperti para kreditor, pemegang saham, dan investor potensial.
Faktor-faktor lingkungan berikut telah memberikan sumbangan yang cukup berarti
atas terjadinya perubahan tersebut :
·
Konsep
kewajiban telah berubah secara lambat namun signifikan untuk mewajibkan
perlindungan pelanggan dari kesalahan pabrikan (kewajiban produk) dan dari
kesalahan profesional (kewajiban jasa).
·
Perusahaan
bisnis dan kantor-kantor akuntan telah bertumbuh dalam ukuran yang memungkinkan
mereka memikul dengan lebih baik bentuk tanggung jawab yang baru.
·
Jumlah
individu dan kelompok yang mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit
telah bertumbuh dengan mantap.
Putusan-putusan pengadilan telah
mengakui adanya 2 kategori pihak ketiga lain sebagai pemegang hak sebagai
berikut:
·
Golongan
yang telah diketahui sebelumnya (foreseen class)
Apabila klien menginformasikan
kepada CPA bahwa laporan audit akan digunakan untuk mendapatkan pinjaman bank,
maka semua bank merupakan pihak yang telah diketahui sebelumnya, namun para
kreditor niaga dan pemegang saham potensial tidak tergolong dalam golongan yang
telah diketahui sebelumnya. Konsep golongan yang telah diketahui sebelumnya
tidak meliputi semua investor, pemegang saham, kreditor yang ada sekarang
maupun yang akan datang.
·
Pihak-pihak
yang dapat diketahui sebelumnya (foreseeable parties)
Perorangan atau entitas yang
diketahui ataupun yang akan diketahui auditor akan mengandalkan laporan audit
dalam membuat keputusan bisnis dan investasi digolongkan sebagai pihak-pihak
yang dapat diketahui sebelumnya. Pihak yang dapat diketahui sebelumnya meliputi
para kreditor, pemegang saham, dan investor yang ada sekarang maupun yang akan
datang.
PEMBELAAN DALAM COMMON LAW
Pada umumnya auditor harus menggunakan kecermatan sebagai pembelaan dalam
gugatan pelanggaran kontrak termasuk tuntuan ganti rugi atas kelalaian. Dalam
hal tuntutan ganti rugi, pembelaan utama adalah bukti kecermatan atau kelalaian
kontributif. Apabila menggunakan pembelaan berdasarkan kecermatan, auditor
harus berusaha membuktikan bahwa audit tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan GAAS. Pada sebagian besar negara bagian, kelalaian kontributif ini
merupakan bahan pembelaan bagi auditor hanya bila kelalaian tersebut secara
langsung menyebabkan kegagalan auditor dalam melaksanakan tugasnya.
KEWAJIBAN MENURUT
UNDANG-UNDANG SEKURITAS
Undang-undang sekuritas tergolong sebagai
atau hukum negara (statutory law) yang ditetapkan oleh lembaga
legislative pada tingkat negara nagian atau tingkat federal. Sebagian besar
negara bagian memiliki undang-undang pengamanan surat berharga (blue
sky laws) yang dimaksudkan untuk mengatur penerbitan dan perdagangan
sekuritas dalam suatu negara bagian. Biasanya undang-undang ini mewajibkan
pengarsipan laporan keuangan yang telah diaudit oleh suatu badan pengatur yang
ditunjuk. Dua hukum federal di A.S. yang sangat mempengaruhi auditor yang
dikelola oleh Securities and Exchange Commission (SEC) adalah :
Undang-Undang Sekuritas tahun 1993
(Securities Act)
Mewajibkan entitas melampirkan
laporan keuangan yang telah diaudit dalam laporan pendaftaran yang akan
disimpan oleh SEC pada saat entitas tersebut untuk pertama kalinya menawarkan
penjualan sekuritas kepada publik. Pengaruh utama undang-undang ini atas
pihak-pihak yang terlibat dalam suatu gugatan dapat diringkas sebagai berikut :
Penggugat
·
Setiap
orang yang membeli atau mengakuisisi sekuritas seperti yang diuraikan dalam
laporan pendaftaran, tanpa memandang apakah ia merupakan klien auditor atau
tidak.
·
Harus
mendasarkan gugatannya pada dugaan pemalsuan yang material atau laporan
keuangan yang menyesatkan yang ada dalam laporan pendaftaran.
·
Apabila
pembelian sekuritas dilakukan sebelum penerbitan laporan laba-rugi yang
meliputi periode setidaknya 12 bulan setelah tanggal efektif laporan
pendaftaran, penggugat tidak harus membuktikan adanya ketergantungan pada
keandalan laporan yang tidak benar atau yang menyesatkan atau bahwa kerugian
yang diderita diperkirakan sebagai akibat laporan keuangan tersebut.
·
Tidak
harus membuktikan bahwa auditor telah melakukan kelalaian atau kecurangan dalam
mengesahkan laporan keuangan terkait.
Tergugat
·
Memiliki
beban untuk menegakkan kebebasan dari kelalaian dengan cara membuktikan bahwa
ia telah melakukan investigasi yang memadai dan sesuai dengan itu memiliki
dasar yang memadai untuk percaya, dan memang percaya bahwa laporan keuangna
yang disahkan adalah benar pada tanggal laporan tersebut serta pada saat
laporan pendaftaran menjadi efektif, atau
·
Melalui
pembelaan harus menunjukkan bahwa kerugian penggugat secara keseluruhan atau
sebagian disebabkan oleh hal lain di luar laporan yang dianggap tidak benar
atau menyesatkan tersebut.
1. Undang-Undang Sekuritas tahun 1934
(Securities Exchange Act)
Mewajibkan perusahaan publik dengan
nilai aktiva di atas $5 juta dan memiliki lebih dari 500 pemegang saham untuk
mengarsipkan laporan tahunannya berikut laporan keuangan yang telah diaudit
pada SEC.
Terdapat kesamaan dan perbedaan
dalam pengaruh dari pasal 10 dan 18 pada pihak-pihak yang terlibat. Menurut
kedua pasal tersebut, penggugat :
1. Dapat terdiri dari setiap orang yang
membeli atau menjual sekuritas,
2. Harus membuktikan adanya pernyataan
yang secara material tidak benar atau menyesatkan,
3. Harus membuktikan ketergantungan
untuk mengandalkan laporan terebut serta kerugian yang timbul karena
mengandalkan laporan tgersebut.
Namun tanggung jawab penggugat
berbeda menurut kedua pasal tersebut dalam hal membuktikan kecurangan auditor.
Menurut pasal 18, penggugat tidak harus membuktikan bahwa auditor telah berlaku
curang, namun dalam pasal 10, Peraturan 10b-5, menyatakan bahwa bukti tersebut
diperlukan. Tergugat dalam gugatan pasal 18 harus membuktikan bahwa ia :
1. Telah bertindak dengan jujur.
2. Tidak mengetahui tentang pernyataan
yang tidak benar atau menyesatkan.
Hal ini berarti bahwa dasar minimum
untuk kewajiban kelalaian kotor. Sesuai dengan itu, posisi auditor menurut
pasal 18 sama seperti pada doktrin Ultramares menurut common
law, dimana ia dianggap bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas
kelalaian kotor. Menurut pasal 18, seorang tergugat yang menderita kerugian,
diperkenankan untuk menerima ganti rugi “out-of-pocket”, yang nilainya
ditetapkan sebesar selisih antara harga kontrak dengan nilai riil pada tanggal
transaksi. Apabila terdapat salah saji atau pengabaian, maka pada umumnya nilai
riil pada tanggal transaksi akan digantikan dengan harga pasar.
Perbedaan Antara Undang-Undang Tahun
1933 dan tahun 1934
Undang-undang Sekuritas dapat
diterapkan pada situasi yang berbeda. Undang-undang tahun 1933 diterapkan pada
penjualan perdana sekuritas yang dapat terdiri dari modal saham dan obligasi
kepada publik oleh korporasi penerbit , dimana undang-undang tahun 1934
diterapkan pada penjualan perdana dan perdagangan sekuritas di bursa sekuritas
nasional. Perbedaan antara pasal 11 dari undang-undang tahun 1933 dengan pasal
10 dan 18 dari undang-undang tahun 1934, terletak pada :
·
Penggugat
·
Bukti
ketergantungan untuk mengandalkan laporan keuangan yang tidak benar atau
menyesatkan.
·
Kewajiban
auditor atas kelalaian biasa.
PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM
ACT TAHUN 1995
Undang-undang Private Securities
Litigation Reform yang disahkan Kongres pada tahun 1995 dimaksudka untuk
mengurangi litigasi yang ceroboh bagi auditor, perusahaan yang menjual
sekuritasnya kepada publik, dan para pihak yang berafiliasi dengan penerbit
sekuritas, seperti pejabat perusahaan, direktur, serta penasehat profesional.
Kewajiban Proporsional
Reform Act ini memperkenalkan dan
memulai suatu sistem kewajiban proporsional dimana seorang tergugat yang tidak
“mengetahui tindak pelanggaran” atas hukum sekuritas tetap bertanggung jawab
berdasarkan suatu persentase tanggung jawab. Hal ini dimaksudkan untuk
mengurangi tekanan paksa bagi para pihak yang tidak bersalah untuk
menyelesaikan gugatan yang tidak terlampau berat di luar pengadilan daripada
memepertaruhkan risiko bagi diri sendiri dengan kewajiban yang tidak proporsional
atas kerugian dalam kasus tersebut. Tergugat yang “mengetahui tindak
pelanggran” tetap betanggung jawab secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
untuk semua kerugian yang dapat dinilai.
Menutup Kerugian Aktual
Reform Act juga menutup kerugian
aktual yang timbul menurut Undang-undang sekuritas berdasarkan harga pembelian
investor atas sebuah sekuritas dan harga perdagangan rata-rata selama periode
90 hari setelah tanggal informasi diterbitkan yang mengoreksi adanya salah saji
dan pengabaian dalam laporan keuangan.
Tanggung Jawab untuk Melaporkan
Tindakan Melanggar Hukum
Reform Act menetapkan persyaratan
pelaporan baru kepada auditor yang mendeteksi atau menyadari adanya tindakan
melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak yang menerbitka sekuritas.
Perubahan Lain yang
Diberikan oleh Reform Act
Reform Act juga memberikan
kelonggaran lain bagi profesi akuntan. Undang-undang ini :
·
Mewajibkan
penggugat membayar imbalan dan pengeluaran yang layak bagi penasehat hukum yang
digunakan oleh tergugat yang secara langsung terkait dengan litigasi yang
diputuskan oleh pengadilan sebagai ceroboh dan tidak benar.
·
Memberikan
tenggang waktu untuk berusaha menyelesaikan masalah yang ada, sehingga dapat
mengurangi biaya yang seringkali mendorong pihak yang tidak bersalah untuk
mengajukan gugatan class action.
·
Membatasi
kerugian akibat tindakan hukum dengan cara menghapus kecurangan sekuritas
sebagai dasar mengambil tindakan menurut Racketeer Influenced and
Corrupt Organization Act, yang menjatuhkan hukuman tiga kali lipat.
·
Membatasi
hak pihak ketiga untuk menggugat dengan cara membatasi umlah berapa kali
seseorang dapat menjadi wakil penggugat sebnayak tidak lebih dari lima class
action selam aperiode 3 tahun dan dengan mewajibkan adanya alasan
standar yang lebih ketat yang harus dipenuhi oleh penggugat.
·
Perubahan
tata cara bagaimana pengadilan menunjuk wakil penggugat dalam suatuclass
action untuk kepentingan para investor institusional yang pada umumnya
memiliki kepetingan keuangan terbesar dalam ganti rugi tersebut serta untuk
mengurangi adanya “perlombaan menuju ruang pengadilan oleh para penggugat
profesional” yang pada umumnya hnaya memiliki kepentingan yang paling sedikit.
MEMINIMALKAN RISIKO LITIGASI
Dari hasil analisis atas berbagai
kasus pengadilan yang melibatkan apara CPA, direomendasikan sejumlah tindak
pencegahan ynag perlu diambil oleh seorang CPA untuk meminimalkan risiko
terjerat dalam litigasi :
·
Menggunakan
surat perikatan untuk semua jenis jasa profesional.
·
Melakukan
investigasi yang menyeluruh atas klien prospektif.
·
Lebih
menekankan mutu jasa daripada pertumbuhan.
·
Mematuhi
sepenuhnya ketentuan profesional.
·
Mengakui
keterbatasn ketentuan profesional.
·
Menetapkan
dan menjaga standar yang tinggi ats pengendalian mutu.
·
Memperhatikan
tindak pencegahan dalam perikatan tentang keterlibatan klien dalam kesulita
keuangan.
·
Mewaspadai
risiko audit.
No comments:
Post a Comment